Pendidikan Politik Cegah Munculnya Politisi Pragmatis dan Karbitan

SUARAaktual.co | Jakarta - Sangat "MERISAUKAN" jika sampai saat ini masih ada Parpol dalam melakukan rekruitmen politik cenderung pragmatis dalam "memilih-menyeleksi-mengangkat" kader politiknya, sehingga politisi yang lahir adalah POLITISI PRAGMATIS pula. Kecenderungan rekruitmen politik secara pragmatis ini tergambar dari (nyaris) hilanganya kaderisasi politik di internal parpol.




Demikian disampaikan Direktur Spiritual Politics Consultant Institute, KGPH Eko Gunarto Putro, MM dalam Diskusi Bertema “MEMINIMALISASI KEMUNCULAN POLITISI PRAGRAMATIS DALAM KANCAH POLITIK” di Pejaten Office Park, Jakarta Selatan. “Diakui atau tidak, namun kita menyaksikan kaderisasi politik sebagai salah satu metode penting rekruitmen politik, kini tergantikan oleh metode “AKLAMASI" sang ketua umum Parpol bersangkutan,” tambahnya.

Menurut Kanjeng Eko, selain membuahkan politisi pragmatis dan KARBITAN, tiadanya metode rekruitmen politik yang rasional-demokratis ditubuh parpol juga akan berpotensi melahirkan konflik yang tidak produktif diinternal parpol. “Karena itu, untuk meminimalisasi politisi pragmatis, dibutuhkan komitmen parpol-dalam kaitan ini Parpol sejatinya mereformasi pola rekruitmen kader/aktifis politiknya,” katanya.




Kangjeng Eko mengingatkan bahwa secara normatif, rekruitmen politik ini mencakup; pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

"Antisipasi yang perlu segera ditunaikan adalah memperluas gerakan pendidikan politik untuk warga. Namun yang diperluas bukan semata-mata objek pendidikan politik itu, tetapi aktor pendidikan politik itupun perlu diperluas, sebab pemerintah dan parpol yang selama ini diamanahkan konstitusi sampai kini nampaknya tidak progressif menjalankan itu," tandas Kangjeng Eko.

Kangjeng Eko mengingatkan, sudah saatnya lembaga pendidikan, ormas, LSM, dan organsisasi masyarakat civil lainnya perlu mengambil alih peran pendidikan politik ini. Perlu dibangunkan iklim yang memungkinkan mereka menjalankan pendidikan politik untuk warga. “Point utama gerakan pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan politik yang bertumpu pada partisipasi politik, bukan pada mobilisasi politik atau partisipasi semata,” ujar Kangjeng Eko. 

(az)