SUARAaktual.com | Pekanbaru - Dinas Cipta Karya Daerah Provinsi Riau Rabu (06/04) lakukan Hearing ke komisi D DPRD Riau. Selaku mitra kerja, dinas Ciptada melakukan Hearing tersebut digelar terkait laporan kerja pertanggungjawaban dinas, triwulan pertama kepada komisi D.
kepala dinas Cipta Karya Daerah Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno dalam hearing memaparkan program pembangunan rumah layak huni, air bersih,dan realisasi APBD di dinas yang dipimpinnya.
Selanjutnya, dari pemaparan Dwi mengenai pembangunan rumah layak huni dan air bersih untuk rakyat tidak mampu, dinas Cipta Karya sudah menganggarkan dana sebesar 240 miliyar dan juga dana untuk desa yang sebesar 339 miliyar.
Sementara mengenai proyek air bersih, Ciptada air bersih untuk pemukiman juga sudah menganggarkan dana sebesar 217 M. Namun menurut Dwi proyek pengerjaan tersebut belum bisa dilelangkan, akibat permasalahan landasan hukum serta proses pendataan yang belum selesai.
Menanggapi pemaparan Dwi Agus Sumarno, entah karena sudah terlalu jengkel atau karena masalah yang kerap terulang. Pernyataan extrim pun keluar dari mulut Asri Auzar salah satu anggota komisi D.
Asri mengetakan bahwa hearing yang sedang berlangsung tidak berguna sama sekali, karena masalah yang dipaparkan oleh kepala dinas Ciptada acap kali terulang.
"Apa gunanya di adakan rapat seperti ini kalau tidak ada hasil dan juga pembuatan rumah layak huni di sumut mereka mendapatkan dana sebesar 40 miliyar dan selesai sama mereka tanpa hambatan dan mereka juga kekurangan dana tetapi kita yang kelebihan dana malah kita yang masih membahas juga mengenai pembuatan rumah layak huni dan meraka pada saat saya ke sana mereka bukan lagi membahas rumah layak huni lagi tetapi tentang renovasi dan sebagainya kita sampai sekarang masih membahas pembuatan tapi sampai sekarang beluam di laksanakan" ujarnya
Celotehan senada juga diucapkan hampir semua anggota komisi D, yang kecewa terhadap seluruh kinerja SKPD di lingkungan pemerinta provinsi Riau. Mereka kecewa dengan daya serap anggaran di setiap SKPD pada triwulan pertama hanya mencapai angka lima persen sahaja.
Bahkan salah satu anggota komisi Muhammaf Aspar sempat menuding bahwa ada sesuatu yang ditutupi di pemerintah provinsi saat ini, bahkan mereka mencurigai adanya tarik ulur kepentingan yang menyebabkan semua pekerjaan di SKPD menjadi tertunda, dan berakibat pada rendahnya daya serap anggaran. (Liputan Tengku Irfan)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
