SUARAaktual.com | Pekanbaru - APBD telah disahkan, namun DPA (Daftar Pengguna Anggaran) tak jua kunjung diterbitkan sampai dengan akhir bulan Febuary. Tak ayal SKPD di jajaran pemerintahan hanya bisa bengong bak sapi ompong.
anggota DPRD Riau dari Komisi E H.Muhammad Adil SH
Penundaan DPA ini juga berimbas pada lesunya sendi-sendi perekonomian dan pembangunan dan juga servis publik di tanah yang berselogan "The Homeland Of Melayu" ini.
Gerah dengan penundaan DPA, anggota DPRD Riau dari Komisi E H.Muhammad Adil SH pun bersuara, kepada awak media jum'at (27/2) Adil menduga di pengunduran DPA tersebut dikarena kan adanya kepentingan terselubung Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahman.
"Kalau diperlambat itu kemungkinan ada kepentingan. kalau tidak mengarah kesitu, apalagi coba. Seperti bagi-bagi proyek dengan kroni-kroninya, tetangga dan kerabatnya," ungkap Adil dengan penuh curiga.
Bahkan menurut politisi partai Hanura ini, penundaan DPA ini merupakan preseden buruk, sehingga Plt Gubri semestinya mendapatkan rapor merah. "Yang harus dapat rapor merah itu pelaksana tugas gubernur Riau dan yang harus diganti itu pelaksana tugas gubernur Riau kalau seperti ini,"Ujar Muhammad Adil.
Lebih lanjut dikatakan politisi Hanura ini, akibat penundaan DPA tersebut banyak pembangunan yang ditujukan untuk pelayanan publik belum bisa terlaksana, seperti pembangunan fasilitas umum, semisal pembangunan RSUD yang sampai saat ini pembangunannya belum bisa terlaksana yang.
" Bahkan semua belum bergerak, apalagi seperti RSUD itu kan pelayanan untuk kepentingan masyarakat,"tutupnya.(Liputan Tengku Irfan)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
