 |
Husaimi mengatakan, jam pelajaran yang dikurang harus dikejar tanpa mengabaikan kualitas pendidikan. Terlebih lagi, katanya, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dengan dimajukannya pelaksanaan UN ini, daerah harus siap terkait dimajukannya pelaksanaan UN ini.
"Jangan sampai merugikan siswa, kejar ketertinggalan jam pelajaran tanpa mengabaikan kualitasnya," jelas Husaimi.
Ditambahkan politisi PPP ini lagi. Dinas Pendidikan untuk bisa mengatur sistem belajar yang dilakukan. Misalnya dengan menambah jam pelajaran di luar jam yang seharusnya.
"Pihak sekolah diminta untuk lakukan jam tambahan pelajaran. Bisa dilakukan pada jam-jam diluar sekolah, seperti les dan sebagainya. Bisa juga dengan perbanyak try out atau penyelesaian soal-soal ujian," tambahnya drngan menyebutkan solusi.
Menurut Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini juga, masalah UN ini merupakan barometer dari kualitas pendidikan bagi seorang siswa dan daerah. Siapa yang tertinggi berarti dirinya dikatakan terbagus, begitu juga bagi sekolah dan daerahnya.
Untuk itu diminta pada pihak sekokah harus betul-betul mempersiapkan diri dalam menghadapi UN 2018/2019. Jangan dengan dimajukannya jadwal yang seharusnya pertengahan bulan April menjadi akhir Maret 2019 membuat prestasi anak didik jadi turun. (mcr/ch)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
