![]() |
Trotoar hak Pejalan Kaki |
Dari program seratus hari kerja walikota ini, ada salah satu badan jalan yang digunakan oleh oknum masyarakat guna kepentingan pribadinya, oknum tersebut membangun diatas trotoar dengan secara permanen
Hal ini menjadikan warga berkomentar dengan secara halus, salah satu warga sebut saja Pak Naga (60 thn), yang tak mau di sebut identitasnya ) bercerita, " Selama saya hidup mang. . ., di sidimpuan ni tak pernah saya dengar ada orang yang. . . tar sapo ( kesurupan, red) di wilayah balerong batu ini, heran saya kemarin melihat berita di media, entah apa namanya medianya, masak dia bilang disitu banyak jin ama setan, banyak pula orang yang kesurupan di seputaran balerung batu ( Pajak batu, red ), apalah buktinya kok pande pandean pulak si Jagurduk tu bilang gitu, tapi kalau menurut saya, hahaha . . . jangan ditulis ya nak, cuma becanda kok" ujar pria tua yang keseharian keluyuran di pasar itu.
Ia juga menambahkan, " Nak, . . . ngomong ngomong cantik kalilah ku liat pos kota itu sekarang yah, sayangnya kami masyarakat pejalan kaki ini merasa tidak di gubris yah pasalnya dulu saya kalau mau ke pasar baru ( plaza yang sekarang, red ) lewat dari trotoar yang di depan pos kota, sekarang gak bisa lagi karena udah di pasang di situ entah apa namanya kodei kopi bukan yah. . . ." terang pak Naga warga Padangsidimpua Selatan saat di jumpai di kedai kopi seputaran Kantor Walikota.
Begitu juga anggota DPRD kota Padangsidimpuan, memposting di akun FB nya.
"Pos Polisi Kota Padangsidimpuan dan Pajak Batu adalah salah satu dari 9 cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan, yang ada di Kota Padangsidimpuan. Menurut Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2033, yang mengatur hal tersebut, tidak diijinkan untuk mengurangi atau menambahi bangunan tersebut. Selengkapnya dan sejelas-jelasnya memahami aturannya dapat mempelajari Perda tersebut" cuit TPS pada akun Facebooknya tertanggal Sabtu, 15/12/2018.
Selanjutnya Kasat Pol PP Kota Padangsidimpuan ketika dimintai keterangan melalui telepon seluler mengatakan " Inda malo be au mandokkon na dek, songon simalakama do hurasa,( Nggak pandai lagi saya mengatakannya dek, seperti simalakamanya ini saya rasakan)" ujar Kasatpol.
Demikian juga Kadis Perkim Kota Padangsidimpuan, ketika dijumpai wartawan " Saya no komen yah ". Begitu juga Plh Kadishub kota Padangsidimpuan ketika diminta keterangan perihal penertiban trotoar untuk pejalan kaki, ia menyatakan pemerintah akan sapu bersih siapapun yang melanggar, namun ketika di singgung mengenai " Trotoar jhin" trotoar jalan yang berbeda di depan atau seputaran balerong batu ( pajak batu, red) dirinya tak dapat berkomentar sepatah katapun.
Dan salah seorang anggota DPRD kota Padangsidimpuan yang gak berani berpendapat ketika dijumpai awak media di lokasi gedung serbaguna Harapan Bunda, Minggu 23/12/2018 Jalan lintas Sihoring horing – batunadua, kota Menyampaikan " Aduh adinda janganlah buat saya ber komentar disitu, susah berurusan sama orang itu, ngerti ajalah dinda!!! tegasnya.
Sebanyak tiga puluh enam pimpinan OPD beserta camat se-kota Padangsidimpuan, sebanyak lebih kurang 142 ribuan orang dewasa di Padangsidimpuan hanya Pak naga yang mau angkat suara.
Terkait pengalihfungsian trotoar pejalan kaki menjadi lopo kopi tempat nongkrong serta perluasan pos, sehingga menghilangkan sebagian trotoar buat pejalan kaki, hal ini tak seorangpun yang berani ber komentar di Padangsidimpuan ini Pasalnya Di situ ada koboi penumpas Jhin yang sering membuat orang kesurupan.
Di harapkan Walikota Padangsidimpuan haruslah tegas. . , dalam menindak pelanggar perda maupun dalam menertibkan oknum oknum penyalahgunaan fungsi trotoar pejalan kaki. Walikota juga diminta untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas trotoar jalan, jangan peraturan yang anda buat bersama Legislatif itu hanya berlaku kepada masyarakat awam saja.
" Pak Walikota kami masyarakat Padangsidimpuan mendukung program anda untuk sidimpuan bersinar, tapi bapak jangan pilih bulu untuk menertibkan trotoar trotoar yang telah anda mulai menertibkannya" ujar Kapoh ( inisial salah seorang aktivis kota Padangsidimpuan) saat di jumpai di warung lappet, Minggu 23/12/2018, Batunadua Padangsidimpuan.
Aktivis senior di dunia jurnalistik dan LSM wilayah Tabagsel Ahcmad Ryzach Morniff Hutasuhut saat di hubungi via seluler, senin 24/12,menyampaikan " pejabat penting di kota ini beri contoh buruk tidak hormati trotoar sebagai area publik berfungsi fasum/fasilitas umum…
Sebaiknya Pemko buat kebijakan mengepung. Tertibkan dulu semua okupasi trotoar oleh segelintir oknum berdalih cari-nafkah, padahal caranya cari nafkah merampas hak orang banyak.
Setelah yg lain2 bisa ditertibkan, baru Polres yg dibenahi.
Pemko sediakan/hibahkan lahan 2 Ha di pinggir Jalan Baru Psp Bypass, baru suruh Polres lapor Mabes minta dana bangun Mapolres baru. " beber Ahcmad Ryzach Morrniff Hutasuhut aktivis yang sudah lama malang-melintang di profesi sosial kontrol ini.
Salah seorang mantan pengurus OKP yang berkantor di pos kota mulai dari tahun 1991 lalu. saat di jumpai di warung kopi , Senin 24/12 di jalan Sutansori pada mulia, Padangsidimpuan Utara menyatakan
" Saya kaget melihat perubahan yang ada sekarang di kantor tu. ketika di sapa seputar adakah peristiwa gangguan halus seringkali terjadi di wilayah balerong batu / pos kota . Dia menyatakan tidak pernah terjadi hal seperti itu.
Saat ditanya seputar penertiban trotoar di wilayah pemko Padangsidimpuan Bung Manaon Lubis senioran jurnalistik di wilayah Tabagsel menyampaikan" Momennya tidak tepat, di saat ini harga getah lagi turun, harga sawit juga lagi turun , pengganguran masih banyak, pemerintah kota Padangsidimpuan seharusnya lebih bijak mencari usaha lain atau relokasi bagi pedagang yang di gusur dari kakilima atau pun trotoar jalan , karena mereka bukan cari kaya hanya cari makan. Solusinya Pemko Padangsidimpuan buatlah Sidimpuan Square, agar semua line bisa di berdayakan" tandas Bung Manaon Lubis.
Dan ketika di tanya tentang pemberitaan di salah satu media banyaknya orang-orang yang kesurupan di area pajak batu / balerong batu ia menyatakan, Setau saya tidak pernah terjadi yang begituan terjadi saat kami berkantor di sana. " ujar Manaon Lubis.
Beliau juga menyayangkan adanya berita itu, akan menimbulkan kesan buruk kepada pedagang di Pajak Batu, membuat pengunjung takut atai enggan kesana, ujarnya.
Baginda Bangun Barani Nasution (65) mengatakan dengan tegas, saya lahir di jalan medan ini, besar di sini, (seputaran Pos Polisi sekarang.red) tidak pernah saya dengar ada jin Pengganggu di Pajak batu ini. Jangan mengada ngada orang yang bilang angker, terkesan mistis pajak batu. Orang mana yang bilang itu, tanya nya pada awak media ketika dimintai tanggapanya di Gedung Adam malik Padangsidimpuan, 20/12 terkait pemberitaan di salah satu media. Beliau juga meminta Walikota Padangsidimpuan Tegas, itu bangunan bersejarah. Ir Sukarno, Presiden pertama Indonesia pernah berpidato di situ. bongkar itu bangunan kembalikan ke wajah lama. Jangan ke warga awam aja penertiban trotoar terlaksana, ungkapnya dengan nada kesal. Tapi mungkin Pak Walikota ada cara lain untuk bisa menertibkan bangunan itu. mudah mudahan aja pak wali dapat membuktikan penertiban bagunan di atas trotoar tidak ada tebang pilih, harapnya mengahiri.( DP.003-DTT.002)