Penambahan Tenaga Honorer Terus Berlangsung , Beban Anggaran Kota Sidimpuan Membengkak

Nasruddin Nasution 

Padangsidimpuan, SUARAaktual.co -

Penambahan tenaga honorer terus berlangsung di beberapa Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kota Padangsidimpuan. Hal ini di lakukan beberapa oknum Aparatur yang di duga mengambil ke untungan pribadi tanpa memperdulikan dampaknya yang menjadi Beban Anggaran Belanja kota ini. 

"Masuknya  tenaga honorer tersebut sepertinya bukan melalui proses yang gratis atau berdasarkan kebutuhan di instansi terkait. Sebut saja baru baru ini di salah satu Sekolah Dasar Negeri telah bertambah seorang tenaga pendidik atau guru honor, padahal di sekolah tersebut tenaga pengajar telah berlebih. 

Kehadiran guru honor tersebut justru membuat masalah baru dalam pembagian jam mengajar bagi guru PNS dan guru honor lainnya yang telah lama bertugas. 

Problem guru honor di Sidimpuan sangat kolektif, dimana salah satunya guru honor di sidimpuan sudah berlebih dari kebutuhan tenaga pendidik di seluruh sekolah dasar serta terjadinya kepincangan dalam penggajian atau honor yang di terima. 

Dari data yang di himpun bahwa guru guru yang sudah lama bertugas bahkan sudah lebih 10 tahun bertugas, justru gajinya lebih rendah jika di bandingkan dengan guru – guru yang baru masuk.

Guru-guru yang sudah memiliki NUPTK atau yang sudah terdaftar di sebagai tenaga honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebuyaan umumnya hanya menerima honor sekitar Rp.400.000. setiap bulannya, sementara guru guru yang baru masuk atau yang lazim di sebut Guru dengan SK Dinas menerima gaji Rp.850.000 yang di bebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan.  

Menyikapi penomena ini, pemerhati pendidikan kota Padangsidimpuan Nasruddin Nasution yang biasa di sapa Anas pada Kamis (2/8) mengatakan agar mereka yang memiliki power kekuasaan di kota Padangsidimpuan agar menahan sahwatnya dalam mencari keuntungan pribadi di penghujung masa pemerintahan sekarang ini. " tolonglah anda pikirkan dampaknya kedepan, karena selain menjadi beban anggaran kota ini, juga menimbulkan permasalahan di lingkungan sekolah" ujarnya.  Anas mengatakan  hal seperti ini justru mempersulit kota Sidimpuan lepas dari  Moratorium CPNS atau daerah yang tidak menerima CPNS, karena beban anggaran aparatur pemerintahan melebihi ambang batas.

Pada bulan Oktober 2016, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merilis bahwa kota Padangsidimpuan masuk Zona Merah kelebihan anggaran untuk aparaturnnya. " semestinya selaku pejabat pemerintahan jangan nafsu untuk mengambil keuntungan saja, tapi harus turut memikirkan masa depan kota Sidimpuan" tegasnya. Ia juga meminta kepada kepala daerah yang baru nantinya agar mengevaluasi keberadaan oknum oknum yang tidak perduli dengan kondisi kota ini,"katanya. 

Sementara itu S Br Harahap guru honor yang bertugas di salah satu SD di Padangsidimpuan Batunadua mengatakan bahwa di sekolahnya terdapat 6 guru honor dan satu operator, sementara jumlah siswa 160 orang. Dengan mengandalkan penggajian dari dana BOS, mereka hanya menerima honor Rp.300 ribu setiap bulan. 

Menurutnya di sekolah lain yang siswanya banyak, justru tenaga honor SK Dinas yang banyak di tempatkan selain itu banyak guru PNS yang bertugas. Boru Harahap berharap agar ada pemerataan guru honor yang memiliki NUPTK dan yang ber SK Dinas sehingga tidak terjadi penumpukan dan sekaligus nilai honor yang di terima dapat seimbang. Selain itu kepala sekolah juga mesti bersikap netral atau tidak mengistimewakan guru honor yang ber SK Dinas.

(Mr.D03/AN)