Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Terapkan 10 Budaya Malu Aparatur

SUARAaktual.co- ‎Sumatera Utara‎ -  Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha  Kecil Menengah (UKM), Syarhrul Adnan Hasibuan SE, kabupaten labuhanbatu utara (labura) sumatera utara menerapkan sepuluh (10) budaya malu aparatur dikantornya.

Yakni, saya malu kalau datang terlambat, saya malu kalau pulang lebih awal, saya malu kalau tidak masuk kerja, saya malu kalau terlalu sering izin, saya malu kalau berpakaian tidak sesuai dengan aturan, saya malu kalau bekerja tanpa program, saya malu kalau pekerjaan terbengkalai, saya malu kalau meja kerja dan ruangan tidak bersih dan tidak rapi, saya malu kalau tidak bersopan santun, saya malu kalau buang sampah sembarangan. Hal ini dikatakan pada Suara‎Aktual.co, di ruang kerjanya, kamis (27/7)

Maksud dan tujuanya diterapkannya sepuluh (10) budaya malu aparatur dikantor, agar dapat menunjang kedisiplinan dan pencapaian etos kerja yang labih baik. Kalau budaya malu itu selalu diterapkan dikantor-kantor yang lain, secara otomatis pekerjaan itu akan tercapai sesuai dengan program kerja yang ditentukan di kabupaten labura demi untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat,"ujarnya.

Lebih lanjut lagi dikatakan Syahrul, dimana setelah adanya perampingan dinas-dinas, dimana dinas yang dipimpinya saat ini yang dusatukan dari dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah.

Saat ini Dia, lagi mendongkrak perekonomian masyarakat dibidang UKM, yakni berupa pemberian pinjaman modal untuk usaha masyarakat dan pemberian bantuan modal dibidang usaha dagang, demi mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten labura.

"Saya mengharapkan pemberitaan di media massa haruslah dapat membimbing dan nencerdaskan masyarakat serta pemberitaan yang berimbang dan jangan menyudutkan. Sebab madia massa itulah yang menjadi mitra kerja pemerintah untuk mensuarakan segala keberhasilan dan kemajuan pembangunan dan pencapaian kinerjanya, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Karena pemerintah juga dapat mengetahui daerah yang belum mendapat pembangunan karena dari pemberitaan media massa," tandasnya. (Kurnianto)‎