SUARAaktual.com | Pekanbaru - Pengembangan Assesment Aenter BKP2D Provinsi Riau dalam menggali akuntabilitas SDM merupakan salah satu isu yang paling disorot oleh para pimpinan perusahaan. Pernyataan bahwa “Man behind the gun” atau kunci dari keberhasialan, namun di sisi lain praktek untuk mewujudkan SDM yang berkualitas sering kali menjadi nomor dua apabila ha tersebut dikaitkan dengan biaya. Karena itu adanya dua isu ini, yaitu membutuhkan SDM berkualitas dan kebutuhan SDM berkualitas. Maka perlu suatu upaya agar metoda pengembangan SDM diyakini baik, sehingga biaya yang dikeluarkan memadai dengan hasil yang diperoleh.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh AT & T, dari 103 orang yang diidentifikasi sebagai “high potential person” 54% mendapat promosi satu tingkat dengan kesuksesan signifikan dan 42% mendapatkan promosi dua tingkat dengan kesuksesan yang signifikan. Dari penelitian tersebut, metoda Assessment Center memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode lainnya.
Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKP2D) melakukan pemetaan Jabatan Administrasi (Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas) dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta hal lain yang dibutuhkan.
Menpan-RB Asman Abnur didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat mengunjungi BP2T Provinsi Riau pada Rabu (07/09/2016) lalu.
Pemerintah Provinsi Riau berhasil menghemat anggaran hingga Rp. 600 Miliar berkat aplikasi e-budgeting alias anggaran elektronik.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Abnur, ketika berkunjung ke Riau pada Rabu (07/09/2016) lalu.
“Riau bisa menghemat 13% anggaran dari total Rp. 6 Triliun. Dari penghematan ini, sudah berapa kilometer yang dapat dibangun jalan,” kata Asman Abnur ketika meninjau Badap Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau, di Pekanbaru.
Menurut Asman, penerapan e-budgeting yang merupakan bagian e-goverment dalam transparasi pelayanan publi dapat mempermudah pengelolaan anggaran.“sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan teknologi di era transparansi ini, mulai dari penghematan anggaran yang bisa langsung dihitung, implementasi kegiatan pimpinan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lamban mencairkan proyeknya,” tutur Asman (Adv/Hms/SA)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
