Petani Tanggapi Usulan Jokowi Tanam Selain Sawit

SUARAaktual.co | Jakarta - Sebelumnya beberapa bulan lalu, presiden jokowi dalam kunjungannya ke Provinsi Riau agar petani sawit menanam Jengkol. Tidak lama berselang, beberapa waktu lalu presiden Jokowi sarankan lagi agar tanam durian. Pihak Serkat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meluruskan pendapat para pihak yang seolah-olah mengkritik tapi tanpa mengenal situasi dan kondisi sawit indonesia dan petani sawit secara khusus.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan, pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut Punya makna kritis dan sekaligus kritik terhadap tata kelola sawit selama masa reformasi.




Tutur Darto, himbauan Presiden Jokowi tersebut untuk petani sawit yang sudah ada saat ini. Luas perkebunan rakyat mencapai 43% dari total luas perkebunan kelapa sawit seluas 14,3 juta Ha.

Kurang lebih 30% dari total kebun sawit yang dikelola petani merupakan milik petani swadaya, dimana hingga saat memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas. Lantaran masih menjual buah sawit ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah. "Luas kebun mereka rata-rata kurang dari 8 Ha. Petani plasma luas rata-rata 1 sampai 2 ha dengan jumlah totalnya sebanyak 13%," kata Darto dalam keterangan resmi sperti dilansir dari InfoSAWIT, Kamis (21/3/2019) di Jakarta.

Lebih lanjut kata Darto, bila harga buah sawit anjlok, kurang dari Rp.1000/kg, petani sawit plasma akan susah payah membiayai kehidupan keluarganya apalagi harus membiayai sekolah anak. Saat ini petani plasma tidak lagi memiliki lahan pangan. Sudah dialihkan ke sawit oleh petani. Sehingga petani tidak memiliki income tambahan ketika alami krisis.

Skema PIRTRANS tahun 1980-an telah mengalokasikan 0,75 ha untuk lahan pangan namun saat ini sudah alihkan ke sawit semuanya. Sementara untuk kebutuhan pangan, harus di beli mulai dari beras, sayur dan buah. Situasi ini sering dialami oleh petani sawit, krisis tahun 2008 saat kolapsnya Lehman Brother, memukul Asia hingga pengaruhi kokoditi ekspor sawit indonesia.

"Tahun 2008 itu, harga sawit hingga Rp.80/kg. Begitupun halnya perang dagang AS dan Cina yang berlansung saat ini, dimana petani sawit tahun 2018 sejak juni hingga desember harga sawit mereka turun drastis dari 1900/kg turun hingga 400 rupiah/kg," kata Darto.




Terlebih kondisi pasar minyak sawit saat ini, khususnya pasar energi biofuel eropa telah sepakat tidak akan membeli minyak sawit dari Indonesia lagi. Ini tentunya menjadi kondisi kritis bagi industri minyak sawit indonesia. "Terlepas dengan berbagai alasannya seperti masalah deforestasi dan masalah lainnya, ini memukul industri sawit," tutur Darto.

Himbauan Jokowi juga faktanya memiliki makna kritik untuk aparatur birokrasi daerah dan provinsi, yang suka memberi Ijin tapi tidak memiliki peta komoditas dan analisis pasar. Resiko ke depannya ketika ijin terus dibuka.

"Kemampuan pengawasan untuk masalah deforestasi tidak bisa dilakukan dan serapan pasar terbatas dan tantangan pertarungan dagang, maka akan memukul kehidupan petani sawit," tandas Darto.