SUARAaktual.co - Badan-badan di bawah PBB akan menggelar konferensi di Jenewa esok Senin untuk menyiapkan dana 434 juta dolar AS atau sekitar Rp5,8 triliun sebagai danatanggap darurat untuk krisis pengungsiRohingya di Bangladesh di mana hampir 600.000 orang telah menyeberang keBangladesh guna menghindari kekerasan di Myanmar.
Krisis itu bermula setelah serangan 25Agustus ke pos-pos polisi Myanmar oleh pemberontak Rohingya yang memicu penumpasan buas oleh militer Myanmarsehingga mendorong setengah juta wargaRohingya mengungsi ke Bangladesh yang merupakan tercepat dalam sejarah.
PBB menuduh militer Myanmar telah melancarkan kampanye pembersihan etnis yang kemudian dibantah pemerintah Aung San Suu Kyi.
Delapan pekan kemudian setelah 25 Agustusitu, arus pengungsi Rohingya terus saja mengalir ke Bangladesh. Padahal sebelum mereka tiba, sudah 400.000 pengungsiRohingya menempati kamp-kamp pengungsiBangladesh akibat kekerasan serupa pada 1970-an, 1990-an dan Oktober 2016.
Krisis itu bermula setelah serangan 25Agustus ke pos-pos polisi Myanmar oleh pemberontak Rohingya yang memicu penumpasan buas oleh militer Myanmarsehingga mendorong setengah juta wargaRohingya mengungsi ke Bangladesh yang merupakan tercepat dalam sejarah.
PBB menuduh militer Myanmar telah melancarkan kampanye pembersihan etnis yang kemudian dibantah pemerintah Aung San Suu Kyi.
Delapan pekan kemudian setelah 25 Agustusitu, arus pengungsi Rohingya terus saja mengalir ke Bangladesh. Padahal sebelum mereka tiba, sudah 400.000 pengungsiRohingya menempati kamp-kamp pengungsiBangladesh akibat kekerasan serupa pada 1970-an, 1990-an dan Oktober 2016.
Mengutip antara/arah.com,UNICEF menyebutkan 60persen pengungsi Rohingya adalah anak-anak yang kebanyakan terserang malnutrisi yang akut.
UNICEF sudah mengajukan dana 76 juta dolarAS untuk kehidupan anak-anak pengungsiini. Sedangkan Program Pangan Dunia WFP memerlukan 77 juta dolar AS untuk memberimakan satu juta pengungsi Rohingya.
Sementara itu Amnesti Internasionalmeminta negara-negara Asia ikut menanggung beban yang sekarang dipikul Bangladesh.
"Lebih banyak lagi negara, khususnya dari Asia, mesti memainkan peran yang jauh lebih besar dan ikut menanggung beban tanggung jawab," kata Omar Waraich, Wakil DirekturAsia Selatan Amnestin Internasional dalam laman Time.