SUARAaktual.co - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojomengakui sistem pemilihan langsung di era reformasi telah meningkatkan kredibilitas wakil rakyat.
"Mereka betul-betul dipilih rakyat secara langsung dan mendapatkan hasil capaian pilihan terbanyak sehingga menambah kredibilitas pada pihak-pihak yang berhasil memenangkan pemilu kepala daerah atau legislatif dan mendapatkan suara terbanyak," kata Gubernur Lemhanas.
Penjelasan tersebut disampaikan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kunjungan kerja dan tatap muka DPRD Maluku dengan puluhan peserta didik Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI untuk mengikuti studi strategis dalam negeri (SSDN) PPSA XXI.
"Kita melihat secara umum gejala sekarang adalah mengapa ketika demokrasi ini dibuka ada kesan lebih banyak "Ketidak-tertiban" saya tidak mengatakan Kekacuan dan kita melihat ketidak-jelasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta keputusan- keputusan yang diambil dan bermanfaat untuk kepentingan umum," tandasnya dikutip antara.
Secara umum bisa dikatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD ini menjadi lembaga yang paling penting dan terkadang juga kontroversial.
Mengapa demikian, karena di situlah tempat berkumpulnya partai politik yang memenuhi electoral threshold dan bisa mengirimkan perwakilannya di legislatif.
"Di sinilah muncul pertanyaan anggota dewan, sebetulnya loyalitas kesetiaan ini diberikan kepada siapa, apakah kepada rakyat yang memilih, kepada partai yang mencalonkan, ataukah kepada kepentingan umum atau nasional," ujar mantan Kepala staf TNI ini.
"Mereka betul-betul dipilih rakyat secara langsung dan mendapatkan hasil capaian pilihan terbanyak sehingga menambah kredibilitas pada pihak-pihak yang berhasil memenangkan pemilu kepala daerah atau legislatif dan mendapatkan suara terbanyak," kata Gubernur Lemhanas.
Penjelasan tersebut disampaikan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kunjungan kerja dan tatap muka DPRD Maluku dengan puluhan peserta didik Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI untuk mengikuti studi strategis dalam negeri (SSDN) PPSA XXI.
"Kita melihat secara umum gejala sekarang adalah mengapa ketika demokrasi ini dibuka ada kesan lebih banyak "Ketidak-tertiban" saya tidak mengatakan Kekacuan dan kita melihat ketidak-jelasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta keputusan- keputusan yang diambil dan bermanfaat untuk kepentingan umum," tandasnya dikutip antara.
Secara umum bisa dikatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD ini menjadi lembaga yang paling penting dan terkadang juga kontroversial.
Mengapa demikian, karena di situlah tempat berkumpulnya partai politik yang memenuhi electoral threshold dan bisa mengirimkan perwakilannya di legislatif.
"Di sinilah muncul pertanyaan anggota dewan, sebetulnya loyalitas kesetiaan ini diberikan kepada siapa, apakah kepada rakyat yang memilih, kepada partai yang mencalonkan, ataukah kepada kepentingan umum atau nasional," ujar mantan Kepala staf TNI ini.
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
