SUARAaktual.co- Jakarta, Nahdlatul Ulama (NU) mengklaim bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan terkait ormas merupakan peran NU dalam melarang keberadaan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Terbitnya perppu tidak lepas dari tuntutan PBNU agar HTI dilarang karena PBNU menganggap organisasinya yang aktif merongrong pancasila memang seharusnya tidak dibolehkan," ujar Syafiq Alielha selaku Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasr (LTN) NU di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).
Syafiq menjelaskan, bahwa dukungan pelarangan HTI dari NU memang tidak main-main, karena pasalnya hingga saat ini HTI masih sangat keras memiliki ideologi khilafah untuk diterapkan di Indonesia yang mengusung pancasila dengan keberagaman agama dan budaya di dalamnya.
"Organisasi ini secara aktif ingin merubuhkan pancasila sebagai ideologi disitulah bahayanya, itu jauh lebih berbahaya dari kelompok separatisme," jelas Syafiq.
Jika kelompok separatisme hanya memiliki keingnan kuat untuk keluar dari suatu negara, Syafiq menjelaskan HTI lebih berbahaya karena ingin merobohkan pancasila.
"Jika terkandung besar, maka akan jatuh ke konflik yang lebih rumit dan konflik horizontal tidak akan terhindarkan," paparnya.
Lebih lanjut kata dia, pembubaran HTI ini bukan berarti lantas Indonesia adalah negara anti islam, karena sebelumnya HTI memang sudah dilarang dihampir semua di negara islam, "Jadi tidak benar jika indonesia anti islam," katanya.
Sehingga Syafiq khawatir jika pemerintah tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif ini, maka yang terjadi lebih berbahaya karena HTI bisa melakukan tekanan politik yang lebih keras.
"Jika memiliki kesempatan tidak tutup kemungkinan lakukan kudeta karena secara ideologis mereka tidak mau di tawar istilahnya sudah harga mati," pungkas Syafiq. (Dini Afrianti/arah.com)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
