SuaraAktual.co - Pemerintah terus berupaya menciptakan bisnis yang bersih, adil, dan transparan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong iklim investasi dan daya saing, guna peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Salah satunya adalah dengan menggelar rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi, dimana Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), KepolisianRepublik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia (TNI), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK).
Impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan lebih besar yang mengakibatkan beredarnya barang ilegal. Peredaran barang ilegal berdampak padapersaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal.
Dalam rapat koordinasi, Sri Mulyanimengharapkan dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barangilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga penerimaan negara dapat optimal dan akurat dalam mendorong perekonomian dalam negeri.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan, bahwa upaya penertiban impor berisiko tinggi merupakan langkah nyata DJBC dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas.
Ia mengatakan jika upaya tersebut menjawab ekspektasi masyarakat guna menjadikan DJBC sebagai institusi yang kredibel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara strategi yang dilakukan DJBC dalam menjalankan program dalam jangka pendek, DJBC akan menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasankinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi.
Sedangkan untuk jangka panjang, DJBC akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati juga mengharapkan agar DJBC dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi internal, dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta Aparat Penegak Hukum.
Hal tersebut bertujuan dalam memperbaiki kepatuhan pengguna jasa, percepatan dan penyederhanaan perizinan impor, serta pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegallainnya.
Kementerian Keuangan telah merancang Satuan Tugas (Satgas) Penertiban ImporBerisiko Tinggi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan taktis operasional. Sinergi antar instansi anggota Satgas menjadi vital dalam keberhasilan program penertiban. Sri Mulyani menyadari bahwa beban berat untuk melakukan penertiban akan terasa lebih ringan dengan dukungan dari berbagai pihak.
Tak hanya itu, kehadiran tujuh lembaga tinggi negara beserta asosisasi pengguna jasa merupakan perwujudan komitmen dari semua pihak dalam mendukung program penertiban impor berisiko tinggi.
Sri Mulyani mengapresiasi upaya yang telah dilakukan DJBC dalam melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan asosiasi pengguna jasa.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap dukungan positif yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga terkait, juga respon positif yang diberikan oleh asosiasi. Dirinya berharap agar dukungan tidak berhenti dan terus berlanjut mengingat program ini merupakan program berkelanjutan.
Sumber - arah.com
Publis - siska triawan
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
