SUARAaktual.com | Pekanbaru - Bertempat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Asyadjuliandi Rachman menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 diterima Menteri Prof Dr H Yuddy Chrisnandi, ME didampinggi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh.
LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. "LAKIP akan dinilai dan dilakukan perbaikan yang hasilnya akan diumumkan Desember nanti," ujar Ateh.
Dalam pembuatan LAKIP suatu Instansi pemerintah harus menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam suatu jumlah atau presentase, manfaat LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah bersangkutan selama setahun.
Setelah LAKIP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu diserahkan langsung dibaca dan diperiksa Menteri Yuddy. LAKIP ini harus menggambarkan capaian kinerja yang telah dibuat kontrak kerjanya. Plt Gubernur Riau didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau Evandes Fajri, Kepala Biro Organisasi Jonli dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Doni Aprialdi. (hms/Mad)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 diterima Menteri Prof Dr H Yuddy Chrisnandi, ME didampinggi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh.
LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. "LAKIP akan dinilai dan dilakukan perbaikan yang hasilnya akan diumumkan Desember nanti," ujar Ateh.
Dalam pembuatan LAKIP suatu Instansi pemerintah harus menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam suatu jumlah atau presentase, manfaat LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah bersangkutan selama setahun.
Setelah LAKIP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu diserahkan langsung dibaca dan diperiksa Menteri Yuddy. LAKIP ini harus menggambarkan capaian kinerja yang telah dibuat kontrak kerjanya. Plt Gubernur Riau didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau Evandes Fajri, Kepala Biro Organisasi Jonli dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Doni Aprialdi. (hms/Mad)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
