Wabup : "Kabupaten Kepulauan Meranti Lintasan Jalur Perdagangan Namun Terisolir"
SUARAaktual.com| Pekanbaru - Senin (14/03) Wakil bupati kepulauan Meranti Drs. H. Said Hasyim, beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Kepulauan Meranti, menghadiri rapat gabungan bersama anggota DPRD Provinsi Riau terkait dengan rencana pembangunan kabupaten Kepulauan Meranti, di ruang rapat DPRD Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, wakil bupati Kepulauan Meranti, mengatakan di daerah yang Ia pimpin merupakan akses perdagangan, terletak di tempat strategis namun terkesan begitu terabaikan.
"Perekonomian di Meranti sekarang ini masih sangat rendah dan kepulauan meranti itu sendiri masih terisolasi dan masih susah untuk transportasi dan juga sering di perbaiki jalan itu tetapi malah rusak kembali jadi kabupaten meranti sangan mengunginkan solusi untuk jalan dan transportasi di meranti," ucapnya.
Entah karena kewalahan, atau karena kurang pengetahuan dan teknologi, dengan percaya diri wakil bupati Meranti, berencana akan membuka akses jalan baru lagi, dengan alasan memperpendek jarak tempuh, dan kewalahan terhadap akses jalan lama yang selalu rusak.
Selain menyoroti akses jalan, Wabup juga menjelaskan mengenai sumber pendapatan perekonomian penduduk Meranti. Menurutnya meliputi kopi, sagu dan kelapa, tetapi kondisi ril nya potensi sektor perkebunan masih belum digali dengan baik terbukti, dari sektor komoditas perkebunan seperti kelapa masih sangat rendah, ekspor ke Malaysia hanya masih berbentuk bahan mentah.
Dalam tanggapannya, M. Adil selaku anggota DPRD Riau Dapil kabupaten Kep Meranti, menyesalkan lambatnya proses pembangunan di Meranti. Menurutnya, pemerintahan sebelumnya terkesan tertutup dan tidak proaktif dalam melaporkan situasi daerah yang terjadi di Meranti.
Padahal menurut politisi Hanura ini, kuota pembagian bantuan keuangan dilihat dari jumlah penduduk miskin di satu daerah.
"jumlah penduduk miskin di Pekanbaru lebih rendah dari pada Meranti, di Pekanbaru hanya 4% sedangkan meranti lebih besar 33% "kabupaten Meranti seharusnya memberi tau dan jangan diam-diam saja" ucap Adil.
Ade Hartati anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, juga menyesalkan ketimpangan ekomomi yang terjadi antara daerah ibu kota Provinsi dan daerah perbatasan. "Jangan jadikan pembangunan berkorelasi dengan relasi kuasa, pembangunan harus merata dan tidak bertumpuk disatu tempat," ungkapnya.[ Liputan T.Irfan]