Ba'asyir Bebas: Media Australia Mengecam Keras, Korban Bom Bali Kecewa

Ba'asyir dianggap memenuhi syarat untuk dibebaskan setelah menjalani 2/3 hukuman dari vonisnya. (Foto: Reuters/Beawiharta) 

SUARAaktual.co | Sydney - Rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, terpidana kasus terorisme yang bertanggung jawab atas Bom Bali pada 2002 membuat banyak warga Australia yang menjadi korban kecewa.

Sejumlah media di Australia melontarkan kritik atas pembebasan tersebut, sementara pengamat merasa hubungan Indonesia dengan Australia akan semakin tidak menentu.

Ba'asyir keluar dari penjara 6 tahun lebih awal dari vonis hukuman 15 tahun, setelah diberi kebebasan tanpa syarat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan keputusan membebaskan Abu Bakar Ba'syir adalah murni atas dasar kemanusiaan.

"Beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusian," kata Jokowi, kepada sejumlah wartawan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Arqam di Jawa Barat.

Kritikan Keras di Media Masa
Sebanyak 88 warga Australia tewas dalam serangan Bom Bali tahun 2002 dengan jumlah korban meninggal mencapai 202 orang. Lantaran hal tersebut, pembebasan Ba'asyir langsung menjadi sorotan media Australia.

10 Daily, situs milik 10 Network memasang tajuk "Jika Ada Mencari Keadilan, Jangan Mencarinya di Indonesia" untuk menanggapi pembebasan Ba'asyir.

Dilaporkan ABC News, dalam opininya yang dimuat pada Senin (21/1/2019), editor Hugh Riminton mengatakan Ba'asyir membenci orang-orang Australia.

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya jika setelah bebas, Ba'asyir malah akan kembali mendapat panggung dan meneruskan penyebaran ideologi Islam-nya.

Sementara harian The Australian, milik pengusaha media Rupert Murdoch, menyatakan keputusan ini sebagai langkah yang buruk bagi Indonesia dan bagi dunia dalam memerangi terorisme.

"Membuat senang golongan Islam ekstrimis jelang pemilihan presiden 17 April akan merusak catatan Jokowi sebagai pemimpin moderat," tulis harian tersebut dengan judul "Ba'asyir Seharusnya Tetap Berada di Balik Jeruji."

Namun, pakar politik Islam dari Deakin University di Melbourne mengatakan, Ba'asyir bukanlah lagi sosok dengan ancaman signifikan saat ini.

"Cara terbaik untuk menggambarkan Ba'asyir adalah sosok yang sudah tidak dianggap lagi dan menyedihkan," ujar Professor Greg Burton, kepada ABC News.

"Menyedihkan di sini karena dia tidak lagi memiliki kharisma dan tidak lagi mengendalikan orang-orang."

"Tapi yang terpenting, dia menyedihkan karena sebelumnya sangat terbuka mengajak orang-orang untuk terlibat jihad, tapi menolak bertanggung jawab secara moral," tambahnya.

Korban Selamat Bom Bali Kecewa

Sejumlah warga Australia yang menjadi korban, atau keluarga dan temannya tewas dalam serangan, menyampaikan rasa kekecewaannya atas keputusan Pemerintah Indonesia.

Bahkan ada pula yang tidak menyangka jika Pemerintah Indonesia akan membebaskan Ba'asyir lebih awal dengan begitu saja.

"Seperti tamparan bagi banyak warga Australia yang masih terluka dan masih memulihkan diri," kata Jan Laczynski, kepada sejumlah media di Australia.

Jan merupakan seorang Australia yang kehilangan lima temannya saat mereka sedang berada di Sari Club Bali, pada 2002 lalu.

"Ba'asyir akan terus menjalankan kehidupannya, sementara orang-orang akan menderita melihatnya keluar dari penjara," ujarnya.

Masa Depan Hubungan Australia dan Indonesia

Sementara itu, Indonesia Institute, lembaga kajian Indonesia yang berbasis di Perth, Australia Barat, menilai keputusan Presiden Jokowi memiliki alasan politik dan hukum.

"Ini menjadi kesempatan politik bagi Jokowi yang sangat sadar pentingnya mendapatkan suara dari golongan konservatif, hal sama juga terjadi di Australia," ujar Presiden Indonesia Institute, Ross Taylor.

"Sementara secara hukum, Ba'asyir sudah memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal, seperti pada kasus Schapelle Corby," tambah Ross, saat dihubungi ABC News Indonesia.

Namun menurut Ross, saat mengambil keputusan membebaskan Ba'asyir, Jokowi tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah bagi Australia.

"Dalam era kepemimpinannya, hubungan Australia tidaklah dalam benaknya dan tidak relevan," jelas Ross.

Sebaliknya, saat berencana memutuskan memindahkan kantor perwakilannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalam, Australia pun "tak menjaga perasaan Indonesia".

Namun sikap Presiden Jokowi untuk membebaskan Ba'asyir, lanjut Ross, tidak ada kaitannya sebagai balasan untuk keputusan Australia memindahkan kantor perwakilan Israel.

"Ini hanya menunjukkan bahwa saat ini tidak ada hubungan diantara kedua pemimpin dua negara saat ini."

Menurutnya, kesepakatan perdagangan Indonesia dan Australia yang terus tertunda tidak akan tercapai, setidaknya hingga September atau Oktober mendatang.

"Indonesia akan memilih presiden baru, sementara Australia juga akan melaksanakan pemilu, jadi hubungan keduanya baru akan dijajaki kembali dibawah dua pemerintahan yang baru," jelasnya.

sumber : iNews.id