Belum Ada Tanda-tanda Pemko Psp Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Nasruddin Nasution Pemerhati Pendidikan

SUARAaktual.co | Padangsidimpuan - Hari Guru Nasional menjadi momentum para guru untuk mengusulkan meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya saat ini sebagian guru yang berstatus PNS kesejahteraannya sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sayangnya, sampai saat ini masih banyak guru-guru berstatus honorer masih jauh dari sejahtera, selain kecil dan tidak merata, kadang gaji yang mereka terima tidak dibayarkan secara rutin per bulan sekali. Penghasilannya masih Rp 500 - 850 ribu per bulan bahkan ada yang 300 Ribu/bulannya. Lalu bagaimana nasib mereka..?




Seperti di kota Padangsidimpuan (Psp) tanda tanda meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan guru honor masih sebatas angan - angan, bahkan dinilai terjadi ketimpangan. Bagaimana tidak, guru guru honor yang bertugas antara 5 - 12 tahun yang awalnya mereka bertugas diangkat melalui honor komite hanya bergaji Rp 300 ribu yang sumber dananya 15 % dari dana BOS sedangkan guru yang bertugas antara 1-3 tahun melalui Dinas gajinya rata - rata RP. 850 ribu /bulan yang bersumber dari APBD kota Psp. Padahal sejak tanggal 6 Desember tahun 2017 semestinya tidak ada lagi perbedaan.

Disini peran Pemerintah diminta harus mengambil sikap dalam hal ini pemerataan. Apalagi Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat sekarang ini memiliki program dalam hal kesejahteraan guru saat kampanye lalu.




"Kita sangat mengharapkan kepada pemerintah kota Psp agar segera merealisasi program yang di usung saat kampanye. Dimana dari 10 program pokok pasangan Irsan dan Arwin salah satunya menyangkut kesejahteraan guru. Pada urutan ke 3 dari 10 program tersebut jelas di katakan "Peningkatan Pendidikan Sebagai Kota Pelajar dan Kesejahteraan Guru".

Hal ini di sampaikan Nasruddin Nasution pemerhati Pendidikan saat berbincang bincang dengan awak media, Selasa (27/11)

Nasruddin Nasution yang akrab di sapa Anas ini juga berharap bahwa janji atau program ini harus di realisasikan. Sebagai inisiator pendiri Asosiasi Guru Honor Kota Psp, beliau juga berharap agar ada pemerataan kesejahteraan kepada guru guru honor khususnya yang bertugas di SD dan SMP negeri di kota ini. Ketika ada niat baik dari pemerintah kota psp untuk pemerataan kesejahteraan guru honor, ini tidak akan menambah beban atau pagu anggaran.




Sekarang tergantung kemauan pengambil kebijakan di kota ini. Kalau masalah tehnis, pihaknya bersedia koordinasi atau komunikasi. Kebijakan yang di terapkan manajemen pendidikan di kota psp selama ini menciderai rasa keadilan.

Anas lebih jauh mengatakan bahwa yang di terapkan selama ini jelas tidak fair, pemberian honor semestinya bukan dari jalur mana seorang guru masuk untuk mengajar di satu sekolah. Kalau ini standarnya maka akan ada hal yang menyalahi hukum. Selain itu sejak tanggal 6 desember 2017 yang lalu, sebanyak 322 orang guru honor yang bertugas di SD dan SMP sudah sejajar di mata hukum, namun dalam hal pembayaran honor masih terjadi kepincangan,"tegas Anas.

"Bila ini tidak segera di robah maka pemerintahan sekarang tidak ada bedanya dengan pemerintahan terdahulu. Kebijakannya tetap membela sahwat oknum oknum di penyelenggara pendidikan untuk mengambil keuntungan pribadi,"nilai Anas.

(DP.003).