SUARAaktual.co | LEBAK - Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia
Jayabaya meyambut kedatangan 20 orang dari 18 Negara yang hadir di
Kabupaten Lebak, mereka merupakan delegasi Global Land Forum (GLF) 2018, yang
tahun ini, akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung pada 22 – 27
September 2018. Forum pertemuan ini merupakan putaran ke-8 setelah sebelumnya
diselenggarakan di Roma, Italia (2003), Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe,
Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua,
Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar, Senegal (2015).
Menurut bupati, dipilihnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan dalam
kegiatan GLF 2018 ini merupakan kesempatan yang baik dalam rangka mengenalkan
berbagai potensi daerah ke dunia internasional. “Lebak ini kaya akan potensi
baik itu potensi wisata maupun sumberdaya alam” Kata Bupati, saat menerima
kunjungan peserta GLF, di Pendopo Kabupaten Lebak Banten, jum' at
(21/09/2018).
Bupati juga berpesan kepada masyarakat khususnya masyarakat
Kasepuhan Karang, agar mempersiapkan diri serta dapat menjaga nama baik
daerah dalam menyambut tamu-tamu negara tersebut, mengingat mereka akan tinggal
di wilayah itu dari tanggal 21 - 23 September 2018.
Setelah talk show bersama delegasi GLF yang di gelar di Aula Museum
Multatuli, semua delegasi langsung menuju Komunitas Adat Kasepuhan Karang, di
Desa Jagaraksa, Muncang, Lebak.
Menurut direktur Rimbawan Muda
Indonesia, Mardatilah' dijadikannya Kabupaten Lebak sebagai salah
satu tujuan delegasi GLF, karena Pemerintah Kabupaten Lebak telah mempelopori
pengakuan atas masyarakat adat di tingkat nasional yang sekaligus menjadi dasar
penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang, yang kini telah menjadi hak komunal
masyarakat Desa Jagaraksa.
Untuk diketahui, GLF 2018 diselenggarakan oleh International Land
Coalition (ILC) dan National Organizing Commite GLF 2018 (NOC GLF 2018), yang
terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah
Republik Indonesia, yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan Pemerintah Kota Bandung.
Di setiap perhelatannya, GLF mendapat perhatian yang luas dari komunitas
global dalam membicarakan masalah pertanahan, pertanian, pangan, pembangunan
pedesaan, petani, masyarakat adat, perempuan, perubahan iklim hingga teknologi
informasi terkait pertanahan dan sumber daya alam.
(ycy)
