SUARAaktual.com| Pekanbaru - Propinsi Riau yang secara umum topografi merupakan daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di wilayah Provinsi Riau antara 2–91 m diatas permukaan laut, merupakan salah satu provinsi yang dinilai sangat potensial dalam pengembangan energi terbarukan dengan pasokan bahan baku yang sangat memadai.Riau yang memiliki sejumlah potensi besar untuk energi terbarukan seperti Bio massa. Nantinya sumber energi yang ada akan benar-benar dimanfaatkan baik untuk kepentingan masyarakat maupun nasional. Selain sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang masih mengandalkan sumber energi fosil yakni dari minyak mentah, energi terbarukan seperti bio massa dan Bio gas ini nantinya diharapkan dapat mengurangi global warming yang menjadi momok dunia saat ini.
Ini menjadi materi yang dibedah dalam seminar internasional tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan yang diikuti Kementerian ESDM RI dan Dinas Perkebunan Riau, serta sejumlah negara 30 pada bulan November hingga 7 Desember 2012, di Washintong DC, Amerika Serikat.
Hanya saja yang menjadi persoalan sekarang, adalah soal jaringan infrastrukturnya. Keberadaannya Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau, rata-rata cukup jauh dari pemukiman warga. Karena itu, butuh dukungan anggaran untuk penyediaan jaringan dari hasil energi terbarukan bio massa dan bio gas yang dihasilkan dari PKS-PKS yang ada di Riau.
Dok / Net : Salah Satu Pembangunan Pembangkit Listrik yang ada di Provinsi Riau
Riau sendiri komit untuk pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi baru untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan perkebunan. Rata-rata masyarakat yang ada di daerah kawasan perkebunan belum tersentuh pasokan listrik PLN.
Dengan sumber bahan baku energi terbarukan itu, Riau mampu menghasilkan energi terbarukan melebihi energi listrik yang dihasilkan Riau sekarang.Karena itu, Riau sangat mendukung kebijakan Kementerian ESDM untuk pengembangan energi terbarukan.
Diversifikasi ini dapat dimulai dengan melakukan pendayagunaan energi matahari yang sangat potensial dan tak terbatas terutama untuk wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang melimpah akan energi surya dilihat dari letak yang potensial migrasi tahunan matahari.
Pemanfaatan energi fosil sampai saat ini sangat mengkhwatirkan karena semakin menipisnya sumber energi di samping efek negatif yang ditimbulkannya akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan GRK akan memicu meningkatnya suhu permukaan dan menciptakan lingkungan tidak kondusif.
Matahari sebagai sumber energi terbesar seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk wilayah Indonesia. Diversifikasi energi merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan sumber lain sehingga mengurangi ketergantungan akan sumber fosil.
Dengan Ketersediaan sumberdaya alam yang digunakan sebagai sumber energi di Negara ini memiliki keterbatasan, namun ekploitasinya dilakukan secara berlebihan. Diperparah lemahnya strategi pengelolaan dan pengawasan dalam pemanfatan energi yang diharapakan mengedepankan aspek keberlanjutan. Hal itu berakibat pada munculnya kompleksitas dalam pengelolaan energi nasional hingga saat ini termasuk terjadi di Provinsi Riau.
Kompleksitas pengelolaan energi di Riau, dapat dilihat dari buruknya pengelolaan Migas dan energi kelistrikan. Padahal Riau berkontribusi 40% terhadap total produksi Migas nasional. Namun, belum memberikan kontribusi yang besar terhadap kemakmuran masyarakat provinsi Riau, khususnya masyarakat sekitar tambang.
Sampai saat ini belum semua masyarakat dapat tersentuh energi listrik. Sementara energi listrik berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini ditenggarai distribusi energi listirk lebih besar digunakan untuk kebutuhan industrii, terutama industri skala besar. Berdasarkan data Kementrian ESDM, hampir 65% energi listrik didistribusikan untuk kebutuhan industri, 35% untuk rumah tangga dan industri kecil menengah.
Ketersediaan informasi sektor energi di badan publik masih minim. Hal ini dibuktikan dengan dari 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau belum proaktif melakukan publikasi informasi ini melalui media layanan informasi yang dimiliki pemerintah. Seperti Informasi publik terkait kontrak, produksi/lifting dan cost recovery Migas dan informasi lainnya yang berkaitan, seperti minimnya validitas lifting yang dilaporkan perusahaan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, hal itu akan berakibat pada penerimaan DBH yang diterima daerah penghasil.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menghadiri dan menjadi pembicara pada Diskusi Forum Ketahanan Energi Nasional di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (08/09/2016). Kegiatan diprakarsai alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang tergabung dalam Ikatan Alumni Lemhanas (Ikal).
Diskusi yang dibuka Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri pula oleh Ketua Ikal Agum Gumelar, Menteri Pertanahan dan Agraria Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Lemhanas dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Luhut mengungkapkan buruknya manajemen energi di Indonesia dan perlahan harus itu harus dibereskan. Terutama, harus dikuatkan komitmen untuk menguntungkan negara. "Ingat teamwork (kerjasama tim,red) harus jalan. Jika tidak, maka sasaran dan kinerja kita tidak akan tercapai," ungkapnya.
Gubernur Riau membicarakan tentang kekurangan tenaga listrik di Provinsi Riau serta upaya yang diambil Provinsi Riau dalam menghadapi kekurangan tenaga listrik itu. Gubernur hadir didampinggi Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral Syahrial Abdi serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Doni Aprialdi.
Target 10 Persen Penghematan Listrik
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau berupaya menghemat penggunaan listrik melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Setidaknya enam bulan berikutnya kita bisa menargetkan sekurang-kurangnya 10 persen pada tahap awal," kata kepala Dinas ESDM Riau, Syahrial Abdi di Pekanbaru, Rabu (19/10/2016).
Dengan target 10 persen itu. Menurut Syarial, tidak hanya pemakaian energi listrik yang akan berkurang, namun jumlah anggaran yang dikeluarkan juga bakal menurun. "Tidak logis kalau energi dikurangi, anggaran malah bengkak," tuturnya.
Dikatakan Syahrial, komitmen penghematan energi listrik di instansi pemerintahan masih ini menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD. "Setelah itu, semua SKPD melakukan pelaporan pemakaian dayanya langsung melalui website," ujarnya.
Seperti dijelaskan, Syahrial Abdi melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh SKPD di Pemprov Riau. Pelaporan hasil audit penggunaan listrik dapat terlaporkan pemakaian dayanya langsung melalui website.
"Tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD," ucap Syahrial.
Hal senada dengan rencana Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Syahrial Abdi untuk melakukan penghematan energi di lingkungan instansi pemerintahan. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman juga berharap penggunaan listrik bisa dihemat hingga 20 persen.
"Harapan kita bisa sampai 20 persen penghematan dari biaya listrik yang kita bayar," kata Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman kepada wartawan di Pekanbaru.
Agar rencana penghematan ini tidak jadi wacana saja. Andi Rachman mengimbau kepala dinas dan badan selaku manajer di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk turun lapangan memeriksa dan memantau keadaan di instansinya.
"Saya perankan untuk turun, jangan duduk saja tidak tahu apa-apa dengan laporan-laporan dari SKPD-nya," ujarnya.
Gubri Launching Penghematan Energi dan Air
Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) melaunching program Riau Energi Saving Goverment Office (Resgo) yang bertujuan untuk menghemat pengunaan energi dan pengunaan air yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Launching Resgo ini diawali dengan penandatanganan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. dikuti oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bentuk dukungan komitmen yang digagas Distamben Riau.
"Pak Gubernur, pak Sekda sudah memulai komitmen Resgo dengan memberikan tandatangan. SKPD juga menyatakan komitmennya. Sekarang tinggal aksi saja lagi," kata Kadistamben Riau Syahrial Abdi, di Gedung Perpustakaan Soeman Hs, Selasa (18/10/16).
Menurut Syahrial, sasaran dari kegiatan Resgo tersebut untuk melakukan penghematan anggaran belanja daerah, di masing-masing instansi pemerintahan termasuk perusahaan daerah berplat merah, seiring dengan adanya rasionalisasi anggaran yang sedang dilakukan saat ini. Dengan begitu, belanja langsung untuk pembayaran rekening listrik dan penggunaan air bisa ditekan.
"Kami (Dsitemben) akan memantau Resgo ini dengan telah membuat aplikasi online yang terintegrasi dengan situs resmi Pemprov Riauriau.go.id yang akan dilaunching bertepatan pada kegiatan Riau Expo, termasuk logo Resgo dan aplikasi, tagline Resgo. Tentunya jika komitmen ini dijalankan bersama setidaknya kita bisa menghemat biaya pengeluaran sebesar 10-20 persen," ujar Syahrial.
jika komitmen ini bisa teraplikasi dengan baik setidaknya 10 sampai dengan 20 persen anggaran dari total yang biasa dibayarkan untuk pembayaran tagihan bisa dihemat.
Agar komitmen ini tidak hanya sebatas wacana, papar Syahrial akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penghematan energi dan air. Melalui Pergub itu nantinya, akan mengatur cara penghematan dan mekanisme penghematan serta unit yang memantau penghematan dan pengawasan panduan penghematan hingga audit energi.
(Adv / Humas )
